Ada empat nama yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam proyek tender uji petik e-KTP. Namun setahun berjalan, kasus itu tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. Kenapa?

Ada yang salah dalam fokus Kemendagri selama ini. Target yang dikejar malah penyelesaian proyek e-KTP. Padahal Nomor Induk Kependudukan (NIK) jauh lebih penting. Mengapa?

Pelaksanaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dianggap penuh masalah. ICW mengusulkan agar proyek tersebut dibatalkan atau dilakukan tender ulang.

Harapan ditaruh pada Komisi III DPR terkait seleksi calon pimpinan KPK. Publik berharap wakil rakyat yang membidangi komisi hukum itu akan menghasilkan calon pimpinan KPK yang berintegritas.

Syarifuddin dan kuasa hukumnya, Hotma Sitompoel, mengajukan eksepsi. Saat membela klienya, eksepsi Hotma 'melebar' sampai menyebar sindiran pedas ke ICW, KPK, hingga Denny Indrayana.

Ucapan Presiden SBY bahwa uang negara dirampok dinilai aneh. Seharusnya selaku kepala negara SBY bisa melakukan aksi, tidak hanya sekadar berucap. SBY harus berani memimpin langkah nyata menyikat para perampok.

Komitmen pemberantasan korupsi Presiden SBY dalam susunan menteri-menteri baru diragukan. Masih ada nama-nama menteri yang pernah disangkutpautkan dengan kasus dugaan korupsi di KPK.

ICW mengendus kejanggalan dalam kerjasama operasional oleh Jamsostek terkait pendanaan kepada SPN dan Serikat Pekerja BUMN. ICW bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menemukan indikasi penyelewengan dana publik di Jamsostek.

ICW menilai target penyelesaian proyek e-KTP harus dievalusi karena tidak ada keharusan dari UU terkait untuk menyelesaikan sesegera mungkin. KPK sependapat dengan hal ini.

Hingga saat ini, DPR belum juga melakukan seleksi atas capim KPK. Namun hal itu tidak membuat gundah salah satu capim KPK, Zulkarnain yang juga seorang jaksa.