Terdapat 25 titik rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang hanya 12 titik rawan.

Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata mengakui 2 orang pejabat setingkat eselon II instansinya dilaporkan oleh PPATK karena mempunyai kekayaan dan rekening dengan jumlah tak wajar.

Sungguh ironi. Masyarakat sama–sama menyaksikan bahwa TDL akan dinaikan pemerintah tetapi kinerja dan layanan PLN masih tetap saja rendah dan amburadul. Apalagi pelayanan PLN saat ini dinilai belum maksimal.

KPK akan menyurati jaksa-jaksa yang belum melapor dan memperbaharui data kekayaan mereka. Termasuk terhadap jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan, Cirus Sinaga.

Kas negara lebih banyak diambil dengan cara menciptakan beraneka bentuk pajak. Tak sedikit yang memberatkan rakyat. Anggaran (sumbernya antara lain dari pajak dan utang luar negeri) lebih banyak dihabiskan untuk gaji pegawai pemerintah.

"Pada saatnya keputusan pengadilan tinggi itu apa dan dari situ kita bisa melakukan tindak lanjutnya," ujar Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN, Denny Indrayana.

Wacana pelarangan BBM bersubsidi untuk mobil produksi tahun 2000 ke atas akan memberatkan pengguna kendaraan di Indonesia.

DPR menilai terkuaknya mafia pajak menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di pemerintahan yang telah berjalan selama ini tidak berhasil. Akar korupsi lebih kuat membudaya di negara ini.

Kesediaan Adnan Buyung Nasution menjadi kuasa hukum Gayus Tambunan menerbitkan harapan besar atas pemberantasan mafia pajak dan hukum.

Kasus yang melibatkan Gayus ini membuat masyarakat, terutama Wajib Pajak yang telah membayar Pajak dengan benar, marah! Kemarahan ini kian besar karena DJP, tempat Gayus berdinas, telah melakukan reformasi birokrasi sejak Tahun 2002.