Menkum HAM Amir Syamsuddin menegaskan bahwa terpidana kasus korupsi Anggodo Widjojo tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Menurutnya untuk Anggodo masih dalam pengkajian.

Menegaskan dukungannya terhadap pilkada langsung, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya resmi menandatangani 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Bagaimana prosesnya hingga 2 Perpu itu ditandatangani? Ini cerita SBY.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan penolakannya terhadap pilkada lewat DPRD dengan menandatangani 2 Perpu. Ia menandatangani 2 Perpu itu karena menilai keadaan sudah genting.

Selain Perpu Pilkada, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah menyiapkan Perpu Pemda. Hal ini dilakukan karena Perpu Pilkada berkesinambungan dengan UU Pemda yang baru saja disahkan. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malam ini mengumpulkan sejumlah menteri untuk melakukan rapat terbatas (ratas). Agenda ratas malam ini akan membahas masalah Perpu Pilkada.

Presiden SBY menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri di Gedung JCC. Selain bersama menteri ada juga Ketua Harian PD Syarief Hasan, Sekjen PD Edhie Baskoro (Ibas), Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan dan Ketum PAN Hatta Rajasa.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan berkumpul bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di JCC. Apa saja hal yang dibahas di dalam? Apakah soal koalisi?

Presiden SBY malam ini mengumpulkan sejumlah menteri di Gedung JCC, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Belum diketahui persis apa agenda yang dibahas malam ini.

Para pejabat pemerintahan mulai berdatangan ke Monumen Lubang Buaya untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pejabat yang sudah datang seperti Wapres Boediono, presiden terpilih yang juga Gubernur DKI Jokowi, dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil sejumlah menteri terkait untuk membahas penyusunan Perpu Pilkada. Perpu tersebut akan berisi opsi-opsi perbaikan Pilkada seperti yang sudah disampaikan Partai Demokrat.