Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mempertanyakan sikap Polri yang menunda gelar perkara kasus Gayus Tambunan. Polri harus menjelaskan kepada publik alasan penundaan tersebut.

Di tengah derasnya arus dukungan terhadap Busyro Muqoddas, ada satu pertanyaan yang menggelitik benak saya. Sampai kapan negara ini butuh KPK?

Presiden menilai beberapa tugas yang diemban para Menteri KIB terlambat diselesaikan. SBY meminta agar tugas-tugas yang masih terlambat itu harus segera diselesaikan.

Bambang Widjojanto menawarkan 9 strategi pemberantasan korupsi. Salah satunya mengefektifkan peran lembaga pengawasan penegak hukum.

Polri kembali diuji publik lewat kasus Gayus Tambunan. Derasnya dukungan agar kasus Gayus ditangani KPK dinilai sebagai bukti lemahnya kepercayaan pada Polri.

Polisi diminta untuk tidak ragu dan sungkan memeriksa siapapun yang diduga ditemui Gayus Tambunan di Bali. Polisi juga harus mengejar pengakuan dari Gayus, siapa yang dia temui di Bali.

Mabes Polri menepis anggapan tertutup atas kasus plesirnya Gayus Tambunan ke Bali. Kasus Gayus berbeda dengan kasus teroris. Sehingga informasi kasus Gayus tidak dibuka semua untuk kepentingan penyidikan.

Polri didesak untuk transparan dan membeberkan kasus Gayus Tambunan pelesiran ke Bali. Jangan menjadikan pengadilan sebagai tameng untuk menutup-nutupi kasus ini.

Dengan santainya, Gayus melenggang ribuan km dari penjara dan menonton pertandingan tenis di Bali. Jika saja Gayus pernah membaca buku The World is Flat, mungkin dia tidak akan bertindak sebodoh itu.

Polri harus benar-benar belajar dari kasus suap Gayus Tambunan di Rutan Mako Brimob. Pengusutan secara transparan harus dilakukan. Jangan sampai publik kecewa, citra polisi pun akan semakin terpuruk.