Korlantas menilai ada tindakan KPK yang tidak sesuai prosedur terkait penyitaan sejumlah barang bukti dalam kasus Simulator SIM. Namun KPK membantah hal tersebut.

Kuasa hukum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri menyatakan sudah melayangkan gugatan ke KPK terkait penggeledahan di Markas Korlantas. Namun sampai saat ini KPK belum menerima surat gugatan itu.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) lewat pengacara Juniver Girsang menggugat KPK terkait penyitaan sejumlah barang bukti. KPK digugat materiil Rp 425 miliar dan imateriil Rp 6 miliar. Apa tanggapan KPK? 

Korlantas Polri menggugat KPK agar mengembalikan sejumlah dokumen yang dibawa saat menggeledah kantor Korlantas beberapa waktu lalu. Namun, karena yang menggugat adalah Korlantas, bukan Polri, gugatan itu selayaknya ditolak oleh pengadilan.

Korlantas Polri menggugat KPK terkait dengan penggeledehan yang dilakukan di Kantor Korlantas beberapa waktu lalu. Gugatan ini bisa jadi bentuk ketakutan Korlantas Polri terhadap potensi ditemukannya kasus lain selain Simulator SIM.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri disarankan agar memikirkan kembali langkah hukum yang diambil dengan menggugat KPK. Korlantas semestinya kooperatif dengan KPK.

Korlantas Polri menggugat KPK terkait penyitaan sejumlah barang bukti kasus korupsi simulator SIM. Menurut Kakorlantas Polri, Irjen Puji Hartanto, Polri tak akan gugat jika KPK mau mengembalikan sejumlah dokumen yang tak terkait kasus simulator SIM.

Polri memang telah menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi Simulator SIM dan menyerahkannya ke KPK. Namun persoalan belum selesai. Nasib Kompol Legimo dan AKBP Teddy Rusmawan masih abu-abu.

Konstruksi hukum dalam berkas simulator SIM di KPK dan Polri bertolak belakang. KPK menduga Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka utama, sedangkan penyidikan Mabes Polri justru menyebut sebaliknya.

KPK memanggil Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kemenkeu Askolani. Askolani dipanggil sebagai saksi kasus Simulator SIM.