Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seharusnya peserta tak lagi mengeluarkan uang untuk berobat ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara. Lantas bagaimana jika pasien masih disuruh bayar untuk berobat?

Salah satu hal yang dikeluhkan oleh pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah permintaan iuran dari rumah sakit. Rumah sakit mengklaim hal tersebut akibat tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) yang dianggap terlalu rendah. Apa tanggapan BPJS?

Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menggunakan sistem kapitasi untuk fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Nah, per 31 Januari 2014 sudah dikucurkan dana kapitasi sebesar Rp 629 miliar. Meski begitu, BPJS tetap imbau faskes utamakan upaya promotif dan preventif.

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan telah berlangsung selama 1 bulan sejak diluncurkan tanggal 1 Januari 2014. Nah, per 6 Februari 2014 telah terdaftar sebanyak 116 juta peserta dengan sekitar 18 ribu fasilitas kesehatan (faskes). 

Pelayanan medis gratis tentunya dambaan seluruh rakyat Indonesia. JKN merupakan upaya untuk memberikan pelayanan medis secara gratis kepada rakyat-rakyat kurang mampu. Bagaimana nasib penduduk Indonesia lain di pelosok nusantara?

Ingin deteksi dini kanker leher rahim atau payudara tapi takut biayanya mahal? Tak usah risau sebab program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjamin pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara bagi para wanita, khususnya yang sudah terdaftar menjadi peserta.

Gubernur DKI Joko Widodo mengunjungi pameran foto di kawasan Taman Ismail Marzuki. Salah satu foto yang dipajang menggambarkan kondisi pasien di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Meskipun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan sebulan lamanya, rupanya sosialisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan dinilai oleh beberapa pihak masih kurang. Hal ini ditandai oleh masih banyaknya warga yang belum paham betul regulasi JKN.

Sesuai dengan peta jalan atau roadmap terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menargetkan seluruh masyarakat Indonesia terjamin di tahun 2019. Nah, jika Jerman saja butuh 100 tahun, mungkinkah Indonesia mewujudkannya dalam waktu 5 tahun?

Sebulan setelah perubahan sistem jaminan kesehatan menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan memang banyak menuai konflik. Oleh karena itu Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof Ali Ghufron Mukti, mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan dengan 'tutup lubang'.