Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto dimutasi ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Didiek akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB.

PKB mengingatkan agar partai besar seperti Golkar tidak jumawa memaksakan usulan  kenaikan Parliamentary Threshold menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Sebab, dalam politik itu dukungan berjalan dinamis.

Sikap ngotot Partai Golkar yang mengusulkan parliamentary threshold (PT) 5 persen akan menghadapi perlawanan dari semua komponen bangsa. Tidak hanya parpol kecil yang akan menolak arogansi Golkar itu, rakyat pun diyakini akan mengajukan uji materi.

PDIP sangat optimis bila kadernya, Agustinus Teras Narang, yang saat ini menjadi Gubernur Kalimantan Tengah akan menang satu putaran dalam Pilkada mendatang. Alasan PDIP sendiri, Teras Narang dianggap sangat diterima oleh masyarakat setempat.

Korea Selatan menetapkan 23 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia bulan ini. Di antara nama tersebut terdapat pemain senior Ahn Jung-hwan.

Wacana penyederhanaan parpol melalui peningkatan Parliamentary Treshold (PT) minimal 5 persen terus menuai kontroversi. PKB menilai peningkatan yang drastis itu dinilai terlalu tinggi. PKB pun mengusulkan PT dalam Pemilu 2014 cukup 3 persen saja.

Tak hanya Golkar yang mengapresiasi terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD) periode 2010-2015. PKB pun juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Anas dan berharap koalisi makin solid di bawah kepemimpinannya.

Kalkulasi Andi Mallarangeng (AM) untuk meraih dukungan penuh dari SBY sebagai Ketum Partai Demokrat ternyata keliru. SBY justru bersikap netral dan 'tersenyum' pada ketiga calon ketum.

Di mata pengamat politik, kekalahan Andi Mallarangeng (AM) sebagai Ketum Partai Demokrat bukan hal yang aneh. AM dinilai salah mengambil strategi penggalangan dukungan.

Presiden SBY memilih Anny Ratnawati sebagai Wakil Menteri Keuangan, daripada Anggito Abimanyu. Padahal sebelumnya Anggito sudah hendak dilantik menjadi Wamenkeu. Anggito dinilai sebagai korban pencitraan politik SBY.