Surya Paloh menyebut proses hukum terhadap Ketua KPK Abraham Samad atas kasus pemalsuan dokumen tahun 2007 harus dihormati. Paloh menyebut penanganan hukum memang berlaku terhadap semua orang, tanpa terkecuali.

Para ahli hukum sore ini merapat ke gedung KPK. Para ahli hukum itu datang untuk membahas nasib KPK ke depannya yang hanya akan dipimpin dua pimpinan, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. 

UU Pilkada yang telah direvisi mengatur bahwa harus terbentuk badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada. Selama badan khusus itu belum terbentuk, sengketa ditangani oleh MK.

Presiden Joko Widodo diminta tak lagi mengulur waktu untuk menentukan kelanjutan nasib Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keragu-raguan Jokowi memutus secara cepat malah memperburuk situasi.

Revisi UU Pilkada telah disahkan oleh DPR dan kini KPU harus mengejar waktu agar Pilkada dapat terlaksana di 272 daerah pada Desember 2015. Namun, kesiapan KPU ini diragukan.

DPR mengesahkan UU Pilkada dan menetapkan MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa pilkada. Sebelumnya MK menolak mengadili sengketa pilkada pascakasus Akil Mochtar.

DPR telah mengesahkan revisi UU Pilkada di dalam rapat paripurna. Mendagri Tjahjo Kumolo berharap agar UU Pilkada langsung ini tidak diubah-ubah lagi.

DPR memutuskan sengketa pilkada diadili di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dituangkan dalam revisi UU Pilkada dan UU Pemda lewat rapat paripurna.

Menyusul ditetapkannya Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka di kepolisian, kini tinggal tersisa dua pimpinan KPK yang belum 'masuk kotak'.

DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Pilkada dan UU Pemda lewat rapat paripurna. Setelah Pilkada ditetapkan diselenggarakan secara langsung, sejumlah perubahan diberlakukan mulai dari penghapusan uji publik hingga penetapan paket kepala daerah dan wakilnya.