Sampai saat ini royalti emas Freeport yang dibagi ke pemerintah Indonesia cuma 1% meski dalam aturan baru harusnya 3,75%. Ternyata kontrak Freeport kebal dari perubahan aturan.

Munculnya Pengadilan Tipikor di daerah-daerah sepertinya tidak terlalu membantu proses pengadilan terhadap para koruptor. Terbukti, para terdakwa korupsi banyak yang dibebaskan di Pengadilan Tipikor daerah.

Beberapa pengadilan Tipikor di daerah membebaskan para terdakwa korupsi. Pengadilan Tipikor yang dulu ibarat sebagai kuburan bagi para koruptor kini malah jadi kawan yang baik.

Indonesia Corruption Watch menyatakan uang keamanan dari PT Freeport Indonesia kepada Polri sejak 2001 sampai 2010 berjumlah USD 79,1 juta Data tersebut bersumber dari laporan keuangan PT Freeprot Indonesia.

Moratorium remisi bagi para koruptor dan teroris dinilai ICW sebagai langkah positif memberantas korupsi. Selain moratorium remisi, ICW juga meminta agar mereka dikenakan sanksi sosial.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan adanya kerugian negara akibat kurang bayar royalti Freeport ke pemerintah pada 2002-2010 yang mencapai Rp 1,591 triliun.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyebut ada indikasi keterlibatan atasan Cirus Sinaga dalam tindak menghalangi penyidikan kasus Gayus Tambunan. Kejaksaan Agung segera melakukan evaluasi.

Pengadilan Tipikor di daerah menjadi sorotan. Banyak putusan pengadilan khusus terpidana korupsi itu yang dinilai janggal, koruptor kerap dibebaskan. Ada apa?

4 LSM yang tergabung dalam Forum Kerjasama LSM Papua (KONTRAS, YLBHI, ICW, dan WALHI) mengecam tindakan Freeport kepada para pekerjanya. Mereka juga mengecam aparat yang berlaku represif.

ICW menilai wacana pemberian hukuman minimal 5 tahun bagi koruptor merupakan hal yang baik dan bisa lebih memberikan efek jera bagi para koruptor.