detikNews

Akbar Setuju Wacana Koalisi Golkar, PDIP, PKB, dan PPP

Akbar Tandjung mengakui sudah ada pembicaraan mengenai rencana koalisi Golkar, PDIP, PPP, dan PKB. Pada prinsipnya, Akbar setuju.

Jumat, 23 Jul 2004 14:01 WIB

detikFinance

DPR Setujui Perpu Penambangan di Hutan Lindung

DPR RI akhirnya menyetujui penerbitan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang izin penambangan di hutan lindung untuk menghindari tuntutan arbitrase.

Kamis, 15 Jul 2004 18:28 WIB

detikNews

F-PDIP Dukung KPK Nonaktifkan Abdullah Puteh

F-PDIP mendukung KPK untuk menggunakan kewenangannya menonaktifkan Abdullah Puteh karena menjadi tersangka pengadaan helikopter MI2.

Rabu, 30 Jun 2004 14:48 WIB

detikNews

Ferry: Dana Cendana Untuk Wiranto Tak Perlu Dipersoalkan

Fungsionaris Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan mengatakan tudingan capres Wiranto dapat dana dari mbak Tutut tak perlu dipersoalkan.

Senin, 21 Jun 2004 17:27 WIB

detikFinance

Kebijakan Tak Naikkan Harga BBM Bisa Tenangkan Masyarakat

Kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM sampai pilpres dinilai anggota Komisi VIII DPR Julius Bobo dapat memberi ketenangan kepada masyarakat.

Senin, 21 Jun 2004 16:13 WIB

detikFinance

DPR Pilih 21 Nama Calon Pimpinan dan Anggota BPK

Setelah melalui rapat yang cukup alot dan berakhir dengan voting, Komisi IX DPR RI akhirnya memutuskan 21 nama calon ketua, wakil ketua dan anggota BPK.

Rabu, 02 Jun 2004 18:11 WIB

detikNews

PDIP Bali Tetapkan Sumbangan Wajib Gubernur-Dewan

PDIP Bali mewajibkan gubernur, wagub, calon terpilih DPR RI dan DPRD Bali menyumbang dana ke tim kampanye Mega-Hasyim tingkat Provinsi Bali.

Kamis, 27 Mei 2004 12:43 WIB

detikNews

Komisi II DPR: Ada Kekuatan Bersenjata Bermain di Ambon

Dugaan adanya kekuatan bersenjata yang bermain dalam konflik Ambon mengemuka dalam raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri Hari Sabarno. Siapa?

Selasa, 18 Mei 2004 15:59 WIB

detikNews

F-PDIP DPR Desak Mendiknas Segera Batalkan UAN

Akhirnya DPR bersuara tentang Ujian Akhir Nasional (UAN) yang menghebohkan itu. F-PDIP DPR mendesak Mendiknas segera membatalkan pengganti Ebtanas itu.

Kamis, 22 Apr 2004 12:13 WIB