Mahkamah Agung (MA) memutuskan reklamasi pantai Utara Jakarta adalah ilegal. Meski demikian hal itu seolah tidak menghentikan pembangunan beraneka rumah mewah di kawasan tersebut.

Untuk sebagian orang yang tumbuh besar di Jakarta Utara, pantai Jakarta memiliki kenangan tersendiri. Mereka merindukan kebebasan menelusup pantai seperti dulu kala. Namun semenjak reklamasi, kebebasan ini tergantikan dengan deretan perumahan mewah.

KLH bersikukuh menolak rencana reklamasi pantai utara Jakarta tidak sah. Reklamasi pantai berhutan bakau itu lalu menjadikannya sebagai kawasan niaga berpotensi merugikan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup I Gusti Muhammad Hatta menyambut baik putusan MA  yang memenangkan institusinya dan menyatakan reklamasi pantai utara Jakarta tidak layak. KLH akan segera mempelajari putusan tersebut sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) meminta semua pihak jangan berpikiran negatif terkait dengan putusan MA yang menyebut reklamasi Pantura Jakarta ilegal. Semua pihak diminta mempunyai pemahaman yang sama tentang reklamasi pantura.

Putusan kasasi MA yang memenangkan KLH terkait reklamasi di pantai utara Jakarta yang dinilai tidak sah didukung DPRD DKI. Politisi Kebon Sirih itu pun meminta agar Pemprov DKI menghentikan sementara proyek reklamasi.

MA beberapa hari lalu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menyatakan reklamasi pantura Jakarta tidak sah. Konsumen disarankan untuk tidak melakukan transaksi properti di kawasan itu.

MA mengabulkan permohonan kasasi tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Akibat kasasi ini, maka akan menimbulkan dampak sistemik dan pihak yang paling bertanggung jawab adalah Pemprov DKI Jakarta.

Keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait Kepmen No 14/2003 tentang larangan reklamasi pantai utara Jakarta di sambut gembira para penggiat perlindungan lingkungan.

MA beberapa hari lalu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam putusan kasasi tersebut, Kepmen No 14/2003 yang menilai tidak layak rencana reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara (Pantura) sah secara hukum.