Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah menyepakati komponen-komponen BPIH yang akan dibiayai menggunakan hasil optimalisasi setoran awal jemaah haji (indirect cost) BPIH Tahun 1432H/2011M. Biaya itu antara lain asuransi dan cadangan rumah sebanyak 1 persen.

Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI melanjutkan pembahasan indirect cost BPIH tahun 1432 H/2011 M dengan Panja Pemerintah. Rapat yang dilakukan secara tertutup ini dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding.

Belum tuntas pekerjaan Panitia Kerja (Panja) Kursi Haram DPR untuk membongkar dan mengusut sejumlah kursi yang diduga berasal dari jual beli suara, kini DPR kembali menggulirkan rencana pembentukan Panja Mafia Anggaran.

Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI akan kembali melakukan pembahasan penggunaan hasil optimalisasi setoran awal BPIH (indirect cost) dengan Panja BPIH Pemerintah pada Kamis (4/8).

Sejumlah kader PD menentang ide Wakil Ketua Dewan Pembina nya Marzuki Alie yang ingin membubarkan KPK. Marzuki pun meminta Dewan Kehormartan PD mengambil tindakan tegas.

Wacana menghebohkan Marzuki Alie mengenai pembubaran KPK, merupakan pernyataan selaku pribadi. Tidak mewakili kebijakan DPR maupun Partai Demokrat. Karenanya DK PD tidak perlu meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan.

Tim Pengawas Internal KPK punya kerjaan besar dalam memeriksa kasus pertemuan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dengan M Nazaruddin. Tim harus fokus memeriksa isi pertemuan kedua orang tersebut.

Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan supaya para koruptor dimaafkan. Indonesia tidak mengenal sistem pemaafan tanpa disertai proses penegakan hukum. Jadi memafkan koruptor? Oh tidak bisa!

Komite Etik memastikan pemeriksaan untuk pimpinan KPK akan berjalan secara tertutup. Meski tidak menyalahi aturan, seharusnya sidang komite etik bisa berjalan terbuka.

Hingga kini polri belum menetapkan tersangka baru dalam kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi. Kinerja polisi pun dipertanyakan oleh Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR.