Ketua DPR Setya Novanto menghormati langkah Presiden Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Novanto berharap langkah berani Presiden Jokowi ini menyelesaikan benang kusut KPK vs Polri.

Presiden Jokowi sama sekali tak menyinggung nasib 21 penyidik KPK dan Novel Baswedan yang terancam dipidana Mabes Polri. Para penyidik itu dipidana atas kasus senpi.

Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres pemberhentian dua pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Keduanya diberhentikan sementara karena posisi keduanya yang sudah berstatus tersangka. 

Di tengah desakan politik, satu sisi para politikus Senayan mendesak agar Komjen Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri, di sisi lain publik menolak pelantikannya. Agaknya Jokowi mengambil jalan tengah.

"Opsi itu disiapkan kalau harus ada Plt-nya pasti harus (ada) Perppu. Sedang diproses," kata Andi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2015).

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak goyah, sejak awal sampai kini koalisi pendukung Jokowi-JK itu terus mendorong pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Kekompakan KIH ini membuat posisi Presiden Jokowi dilematis, keputusan apa yang akan diambil pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat?

DPR hari ini menggelar paripurna dengan agenda Pidato Ketua DPR Setya Novanto terkait penutupan masa Sidang II Tahun 2014-2015.

Waketum PAN Dradjad Wibowo menilai kondisi KPK benar-benar darurat setelah dua pimpinan KPK jadi tersangka. Dradjad menilai Presiden Jokowi perlu lekas mengambil tindakan.

KPK terancam lumpuh karena dua pimpinan KPK sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian, diperburuk dengan kemungkinan 21 penyidik KPK dijadikan tersangka karena kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Presiden Jokowi mempercepat pengangkatan dua calon pimpinan KPK yang sudah ada, yaitu Robby Arya Brata dan Busyro Muqqodas.