Korban pelecehan seksual yang terjadi di TK Jakarta International School (JIS) bertambah. Satu lagi korban yang mengaku mendapat perlakuan itu sudah melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di TK Jakarta International School (JIS) menyeruak. Kasus ini membuat KPAI mendorong DPR untuk lebih ketat mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Kepala Sekolah JIS,Timothy Carr menyebut kalau pihaknya sudah menerima keputusan terkait penutupan sementara Playgroup dan TK oleh Kemendikbud. Namun, dia menegaskan kalau para siswa yang aktif saat ini dapat terus melanjutkan proses belajar hingga akhir tahun 2013/2014 atau Juni 2014.

"Kita meminta bantuan KPAI untuk memberikan pendampingan perlindungan anak dan pengajar JIS," kata Timothy di kantor KPAI, jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014).

"Kita nanti mengundang media pukul 16.30 WIB di depan gerbang JIS untuk konfrensi pers, dan kita akan berusaha lebih terbuka kepada media," kata kepsek JIS Timothy Carr.

Kemendikbud menegaskan bahwa hari ini TK Jakarta International School (JIS) resmi ditutup karena tidak memiliki izin. Namun menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), TK JIS masih beroperasi seperti biasa.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh menilai kurikulum pendidikan di Jakarta Internasional School (JIS) melanggar Undang-undang Pendidikan.

JIS melakukan beragam upaya untuk meningkatkan sistem manajemen internal guna keselamatan dan keamanan bagi para muridnya menyusul peristiwa kekerasan seksual terhadap salah satu siswa TK. JIS memperketat perekrutan pekerja outsourcing di area sekolah.

KPAI menyebut TK JIS rencananya bakal ditutup mulai Selasa (22/4/2014) besok. Kalau benar ditutup, JIS harus berhenti beroperasional sementara dan memindahkan siswa-siswa TK yang aktif ke cabang sekolah lainnya.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud merekomendasikan penutupan TK Jakarta International School (JIS) untuk sementara, karena sekolah tersebut tidak mengantongi izin operasional belajar-mengajar. Selain itu, ancaman pidana juga menunggu JIS.