detikNews

Perppu ISIS Bagi WNI Tak Perlu, Cukup Jerat dengan Pasal Ini

Pemerintah menggagas mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengatur WNI yang terlibat dalam gerakan ISIS. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana meminta pemerintah mengurungkan niatnya itu.

Jumat, 20 Mar 2015 11:11 WIB

detikNews

Pemerintah Belum Temukan Solusi Cegah WNI Gabung ISIS

Pemerintah mengaku kesulitan mencegah WNI yang hendak pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Salah satu cara menahan kepergian mereka adalah saat transit di Turki dan hendak menuju ke Suriah.

Kamis, 19 Mar 2015 19:13 WIB

detikNews

Bawaslu Gandeng KY Awasi Sengketa Pilkada Serentak

Bawaslu menemui KY untuk mengawasi kasus sengketa pilkada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Bawaslu menganggap PT TUN akan kebanjiran perkara pascapilkada serentak nanti.

Kamis, 19 Mar 2015 17:06 WIB

detikNews

Polri: Perlu Segera Keluarkan Perppu Terkait ISIS!

Polri mengaku mengalami kesulitan untuk menindak mereka yang bergabung di ISIS. Polri berharap perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk hal tersebut.

Kamis, 19 Mar 2015 14:54 WIB

detikNews

Pemerintah Kaji Opsi Cabut Kewarganegaraan Bagi WNI yang Gabung ISIS

16 WNI ditahan otoritas Turki karena menyeberang ke Suriah, diduga hendak bergabung dengan militan ISIS. Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi pencabutan kewarganegaraan jika bergabung dengan ISIS.

Kamis, 19 Mar 2015 12:13 WIB

detikNews

Menko Tedjo Sebut Lebih Mudah Blok Situs Porno Ketimbang Situs Radikal

Pemerintah menyoroti persebaran paham radikal seperti ISIS agar tak menyebar luas di Indonesia. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno pun telah melakukan rapat dengan Menkominfo Rudiantara untuk menangkal persebaran paham ISIS melalui internet.

Rabu, 18 Mar 2015 17:24 WIB

detikfinance

Bikin Petani Sengsara, Importir Gula Nakal Harus Dihukum Mati

Kasus rembesan gula impor ke pasar tradisional menyita perhatian banyak pihak, salah satunya petani. Importir gula nakal bisa dihukum mati layaknya pengerdar narkoba.

Rabu, 18 Mar 2015 15:50 WIB

detikNews

Menkum HAM Minta Perpres Golkar, Agung Cs: Kita Serahkan ke Pemerintah

Menkum HAM Yasonna Laoly 'meminta' Presiden Jokowi menerbitkan Perpres terkait pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono. Kubu Agung sebenarnya bingung juga dengan permintaan itu.

Rabu, 18 Mar 2015 11:54 WIB

detikNews

Refly Harun: Jokowi Tak Mungkin Keluarkan Perpres Akui Golkar Agung

Menkum HAM Yasonna Laoly menuturkan Presiden Jokowi bakal mengeluarkan Perpres untuk Golkar kubu Agung Laksono. Namun menurut pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, ini tak mungkin dilakukan.

Rabu, 18 Mar 2015 11:12 WIB

detikNews

Romi PPP: Perpu Plt Pimpinan KPK Ditolak Pemberantasan Korupsi Terhambat

Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, Romahurmuziy atau Romi mengimbau rekan politisi di DPR mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selasa, 17 Mar 2015 09:54 WIB