Proses penyelamatan Bank Century yang dilakukan pemerintah lewat LPS sampai menelan dana Rp 6,7 triliun tidak mempunyai landasan hukum, karena DPR telah menolak Perppu JPSK.

Kelalaian pengawasan perbankan oleh BI ditengarai sebagai penyebab kejatuhan Bank Century yang mengakibatkan pemerintah lewat LPS menyuntikkan dana hingga Rp 6,7 triliun.

Menkeu sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani merasa 'gerah' karena dirinya terseret-seret melakukan pelanggaran dalam kasus bailout atau penyelamatan Bank Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun.

Dana kebutuhan penyelamatan Bank Century semula ternyata hanya Rp 632 miliar. Namun BPK menemukan pembengkakan dana penyelamatan Century hingga lebih dari 10 kali lipat menjadi Rp 6,7 triliun.

Anggaran orientasi anggota DPR baru dinilai berlebihan. BPK diminta mengaudit dana orientasi itu.

Sebuah laporan 8 halaman dari BPK mengungkap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi dalam upaya penyelamatan Bank Century hingga menelan dana bailout Rp 6,7 triliun.

BI dan KSSK disinyalir telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan penilaian dalam penyelamatan PT Bank Century yang menghabiskan dana hingga Rp 6,7 triliun.

Komisi XI DPR RI akhirnya selesai mengevaluasi hasil laporan interim BPK terkait dana penyelamatan Bank Century. Salah satunya adalah meminta pengusutan tuntas dari pihak aparat atas dugaan pidana dalam kasus bailout Century.

Hasil audit sementara yang dilakukan oleh BPK terhadap proses penyelamatan Bank Century mengindikasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan LPS bisa terlibat pelanggaran.

Hasil laporan sementara audit investigasi BPK terhadap Bank Century mengindikasikan adanya oknum di tingkat pengawasan BI yang melakukan pelanggaran dalam proses bailout atau penyelamatan Bank Century.