Jokowi memutuskan sikap membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan dan menerbitkan Perppu untuk mengangkat Plt Pimpinan KPK. Demokrat di DPR belum memastikan sikapnya, bakal menyetujui atau menolak keputusan Jokowi itu.

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menilai keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan calon kapolri dan penyelamatan KPK sudah berdasarkan pertimbangan matang dan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa.

Presiden Jokowi bakal menerbitkan Perppu guna mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK. Perppu tersebut bakal dibawa ke DPR, dan fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono bakal menyetujuinya.

Partai NasDem memastikan fraksinya di DPR bakal menyetujui Perppu yang diterbitkan Presiden Jokowi untuk mengangkat Pelaksana tugas (‎Plt) Pimpinan KPK. NasDem memandang Perppu itu memang perlu untuk menyelamatkan KPK.

Perppu Plt Pimpinan KPK segera diterbitkan Presiden Jokowi dan siap dibawa ke DPR untuk dimintai persetujuan. Bagaimana nasib Perppu yang diterbitkan Jokowi itu bila dibawa ke DPR?

Presiden Jokowi memungkasi masalah pimpinan KPK dengan menerbitkan Perppu untuk mengangkat Plt Pimpinan KPK. Perppu semacam ini sebenarnya juga pernah dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2009, namun Perppu Plt KPK yang dikeluarkan SBY itu lantas ditolak oleh DPR.

Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu untuk mengangkat Pelaksana tugas (Plt) KPK. Perppu itu hanya akan berlaku sampai masa sidang ke-III DPR berakhir, kecuali Perppu itu disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR.

Usai pertemuan di rumah Ketum PDIP Megawati, PDIP menyatakan menghormati keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Meski menghormati, namun PDIP menyatakan bakal sulit membela Jokowi bila diinterpelasi oleh fraksi-fraksi di DPR.

Ratusan mahasiswa dan alumni dari berbagai kampus datang ke kantor KPK untuk memberikan dukungan moral. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memiliki pesan khusus yang disampaikan.

Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Komjen Badrodin Haiti pun lalu ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri. Untuk langkah selanjutnya, Jokowi juga diminta untuk menghentikan kriminalisasi KPK.