Hamdan Zoelva dilantik menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dua setengah tahun ke depan. Hamdan berambisi untuk menjaga kewibawaan MK dan menyelesaikan masalah sengketa Pemilu 2014.

Hakim konstitusi Hamdan Zoelva terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2016. Terpilihnya Hamdan mengalahkan Patrialis Akbar dan dua orang hakim lain konstitusinya.

Pasca reformasi 1998, Mahkamah Agung (MA) terus berbenah. Di usia 68 tahun, lembaga peradilan tertinggi ini mengalami kemajuan meski masih ada kekurangan di sana-sini.

Masih ingat hakim Daming Sunusi yang gagal jadi hakim agung? Saat fit and proper test, Daming bercanda bahwa pemerkosa dan korban saling menikmati. Daming sempat direkomendasikan KY dipecat, namun MA bergeming.

KY merasa kecolongan atas suatu putusan perkara dari MA yang membatalkan 8 kode etik hakim. Masyarakat yang pernah mengurus perkaranya ke MA juga mengeluh sulitnya mendapatkan informasi.

MA tidak terbuka seperti MK dalam menangani permohonan judicial review. Padahal judicial review peraturan di bawah UU yang digelar di MA mempengaruhi kehidupan banyak orang.

MK menggratiskan seluruh biaya perkara bagi setiap pemohon judicial review UU terhadap UUD 1945. Namun MA menarik biaya bagi pemohon judicial review sebesar Rp 1 juta. Apa alasan MA?

Berbeda dengan MK, judicial review yang dilakukan MA dilaksanakan secara tertutup. Pihak-pihak yang terkait dalam suatu judicial review pun terkadang tak tahu proses sidangnya.

MK menjadi pioner peradilan yang transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung (MA) yang juga memiliki kewenangan judicial review terseok-seok mengimbangi proses judicial review di MK itu.

Judicial review atau uji materi peraturan di bawah UU menjadi otoritas MA. Namun berbeda pelaksanaannya dengan Mahkamah Konstitusi (MK), proses judicial review di MA tertutup.