Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tindakan buzzer politik merugikan. Moeldoko berpesan agar ujaran yang menimbulkan kebencian harus dihilangkan.
Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan pemerintah memelihara buzzer politik. Dia menilai justru pemerintah yang kerap terpojok dan di-bully oleh para buzzer.
"Justru statement Pak Moel itu menerangkan ada pengorganisiran buzzer oleh pihak sana. Jadi, silakan ditertibkan saja Pak Moel," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.
Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menilai buzzer membuat pemerintah menjadi tak bisa mendengarkan kritik di media sosial.
"Loyalitasnya 100 persen harus kepada Presiden. Iya (bukan kepada partainya)," kata Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Eko.
Polri memastikan telah melakukan penindakan terhadap buzzer-buzzer di media sosial. Polri juga menjalin kerja sama dengan Kominfo dalam memblokir buzzer.