Kepolisian, KPK dan Kejaksaan terus menyelidiki kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Menko Polhukam Djoko Suyanto menyangkal kalau penanganan kasus Gayus lambat.

Mabes Polri berkilah soal sidang kode etik untuk AKP Sri Sumartini yang tertutup dari wartawan. Polri beralasan sidang tidak tertutup hanya terbatas dari wartawan.

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun memprotes jabatan rangkap Kastorius Sinaga. Kastorius yang menjabat sebagai Penasehat Kapolri dinilai tidak etis merangkap sebagai pengurus partai politik.

Setelah dua orang temannya menuturkan pengalamannya selama di kantor polisi, massa PB HMI membubarkan diri. Sebelumnya pengunjukrasa menuntut turunnya Presiden SBY itu sempat terlibat aksi kekerasan melawan aparat kepolisian.

Mabes Polri akan menggelar sidang kode etik dan profesi bagi anggotanya yang terlibat praktek mafia hukum. Sidang tersebut harus berlangsung terbuka agar publik mengetahui secara utuh.

Harapan ada di pundak Polri untuk menuntaskan kasus Gayus Tambunan. Karena itu diyakini Polri bisa dan mampu untuk menyelesaikan kasus Gayus.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menghukum terdakwa kasus korupsi, Gayus Tambunan 7 tahun penjara. Meskipun kasus itu telah diputus, polisi diharapkan tetap mengusut para perwiranya yang pernah disebut oleh Gayus.

Kapolri, Jendral Timur Pradopo mengklarifikasi pernyataan Kabareskrim, Komjen Pol Ito Sumardi tentang keterlibatan seorang pengusaha kaya berinisial HS yang kemungkinan membiayai Gayus Tambunan selama mendekam di bui. Penyampaian informasi yang tidak jelas seperti ini, semakin membuat kepercayaan publik hilang.

Menko Polhukam tak mau menanggapi apakah vonis 7 tahun yang dijatuhkan oleh hakim kepada Gayus Tambunan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau belum.

Gayus Tambunan divonis 7 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wakil Presiden Boediono menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan tentang langkah apa yang akan diambil selanjutnya.