Transparansi dalam seleksi calon Kapolri dinilai sangat penting bagi keberlangsungan Polri ke depan. Kontras mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar segera mengumumkan nama-nama calon Kapolri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima permintaan verifikasi dari Kompolnas terkait calon kapolri. Ada delapan nama yang akan ditelusuri rekam jejak atau harta kekayaannya.

Kompolnas masih menunggu verifikasi rekam jejak calon Kapolri dari Komnas HAM, KPK, PPATK, dan Ditjen Pajak. Kompolnas ingin mendapatkan calon Kapolri yang benar-benar berintegritas.

Direktur Eksekutif TII Todung Mulya Lubis mengusulkan, agar DPR dalam fit and proper test calon Kapolri, memanggil semua pihak yang pernah berhubungan dengan sang calon. Calon Kapolri juga harus melaporkan hartanya ke KPK.

Partai Demokrat (PD) belum menentukan calon Kapolri yang bakal didukungnya sebab nama-nama calon pengganti Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri itu belum diserahkan ke DPR. Yang jelas, PD siap memilih Kapolri terbaik.

Penggantian Kapolri dan Jaksa Agung akan segera dilakukan. Presiden SBY pun diingatkan agar bisa memilih calon Kapolri dan Jaksa Agung yang benar-benar mumpuni dan memberantas mafia hukum.

Pergantian Kapolri dan Panglima TNI tinggal di depan mata. Fraksi PDI Perjuangan berharap DPR bisa menyepakati calon yang dikirim Presiden secara aklamasi, dengan terlebih dahulu melakukan fit and proper test.

Kompolnas meminta 3 lembaga, KPK, Komnas HAM dan PPATK untuk memverifikasi nama-nama kandidat Kapolri. PPATK mengaku telah menerima surat permintaan tersebut.

Kompolnas sudah mengirim permintaan verifikasi calon Kapolri baru kepada KPK. Terhadap permintaan itu KPK berjanji siap memenuhi dan melakukan verifikasi sesuai kapabilatas mereka.

Meski belum diumumkan secara resmi, nama-nama calon pengganti Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) mulai bermunculan. Di antara nama-nama yang beredar kini mulai melapor kekayaan.