Kerjasama teknis KPU dengan Lembaga Sandi Negara jadi polemik karena kuatir independensinya dalam Pemilu-Pilpres 2014. DPR pun merekomendasikan KPU membentuk konsorsium TI guna mengawal data.

Kerjasama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menuai polemik. Independensi lembaga bawahan Menteri Pertahanan itu dipertanyakan. Untuk itu, DPR merekomendasikan KPU membentuk lembaga lain guna mengawal data Pemilu 2014.

Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menyatakan kesediaannya untuk mengakhiri rencana kerjasama dengan KPU dalam mengawal data Pemilu 2014. Soalnya, rencana kerjasama ini menuai kontroversi publik.

Pasca relokasi sebagian warga Waduk Ria Rio ke Rusun Pinus Elok, belum satu pun warga mengurus dokumen kependudukan. Jika tak melakukan proses tersebut, akan ada sanski administrasi.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Kota diputuskan diundur 30 hari dari tanggal seharusnya, 13 September 2013. Keputusan ini diketok oleh Komisi II DPR.

Komisi II DPR mengadakan rapat dengan KPU, Bawaslu, dan Ditjen Kependudukan dan Kemendagri. Mereka membahas soal waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kemungkinan besar diundur.

"Jakarta tertutup bagi orang yang berpenghasilan di bawah kemampuan hidup layak," ujar Ahok

Pemprov DKI mengeluarkan 1.665 KTP dan 715 KK untuk warga yang tinggal di kawasan grey area di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara. Warga menyambut gembira karena demi mendapatkan kartu identitas ini, mereka harus menunggu 19 tahun.

Normalisasi sungai di Jakarta terus dikebut. Ahok menargetkan program untuk menghalau banjir itu selesai tahun depan.

KPU telah mengecekan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari pemerintah untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil konsolidasi DP4 itu, KPU menemukan ada 57.378 pemilih usia di bawah 10 tahun.