Komisi IX DPR akan membentuk Pansus terkait kasus suap yang melibatkan dua pejabat Kemenakertrans. Pansus tersebut nantinya akan menelusuri dugaan pelanggaran dalam alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kemenakertrans.

Polisi diminta bekerja profesional dan berani dalam menyelidiki kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Dewi Yasin Limpo. Jangan hanya berhenti pada staf biasa di MK saja yang diincar.

Panja Transportasi Nasional lahir setelah Komisi V DPR menggelar rapat dengan Kemhub, Polri dan sejumlah instansi lain, kemarin. Panja ini dinilai tidak akan efektif jika hanya sebatas ruang koordinasi.

Naiknya angka kecelakaan lalu lintas pada masa lebaran disesalkan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka pun membentuk Panja Transportasi Nasional untuk perbaikan pelayanan dan keamanan transportasi.

Komisi IX DPR mengambil tindakan pengawasan ekstra terhadap kinerja Kemenakertrans. DPR pun membentuk Panitia Kerja (Panja) Asuransi TKI dan Panja Transmigrasi.

Komisi IX DPR mendesak KPK mengusut tuntas kasus dugaan suap Kemenakertrans. KPK juga diminta memeriksa semua pejabat Kemenakertrans yang tersangkut kasus tersebut.

Anggota Banggar DPR Waode Nurhayati mengaku tak tahu pagu Rp 500 miliar yang disetujui digunakan bagi daerah mana saja. Menurutnya, Banggar hanya membicarakan nominal, tanpa mengetahui daerah mana yang akan menerimanya.

Komisi IX DPR telah menjadwalkan memanggil Menakertrans Muhaimin Iskandar terkait kasus suap di kementeriannya. Pemanggilan ini dijadwalkan esok hari di ruang rapat Komisi IX DPR.

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus surat palsu MK. Namun, hingga detik ini polisi masih belum menemukan aktor intelektual di balik kasus tersebut.

Penetapan Zainal Arifin Hoesein sebagai tersangka kasus surat palsu MK menuai protes dari MK dan Panja Mafia Pemilu DPR. Namun Polri yakin penetapan tersebut sudah sesuai bukti.