Ketua DPRD Jawa Tengan nonaktif, Murdoko dituntut hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta. Murdoko dinilai terbukti memperkaya diri sendiri dengan menggunakan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Rp 4,750 miliar.

Setelah ditunda 2 hari, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini akan memutus hukuman terhadap Wa Ode Nurhayati, terdakwa perkara suap dan pencucian uang.

Majelis Hakim menunda pembacaan putusan hukuman (vonis) terhadap Wa Ode Nurhayati. Alasannya, hakim masih melengkapi putusan perkara.

Terdakwa perkara suap dan pidana pencucian uang, Wa Ode Nurhayati berharap majelis hakim memvonis bebas dirinya. Nurhayati berkukuh tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor akan membacakan putusan hukuman bagi terdakwa perkara suap dan pencucian uang, Wa Ode Nurhayati. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nurhayati 14 tahun penjara untuk 2 perkara.

Pertumbuhan industri reksa dana masih minim, baru 5-6% per tahun. Total pengelolaan dana industri baru Rp 170 triliun, jauh tertinggal dari industri perbankan yang mencapai Rp 2.984 triliun.

Fahd El Fouz atau dikenal Fahd A Rafiq hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Fahd menjadi terdakwa dalam kasus suap terkait alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID).

Badan Pengelola Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) melansir jumlah dana kelolaan dana pensiun per Agustus 2012 mencapai Rp 147 triliun.

Terdakwa perkara suap dan tindak pidana pencucian uang Wa Ode Nurhayati kembali membantah memiliki uang Rp 50,5 miliar dalam rekening bank. Nurhayati mengaku memiliki deposito tunai Rp 10 miliar yang berasal dari hasil bisnis.

Wa Ode Nurhayati memulai nota pembelaan (pledoi) pribadinya dengan menjelaskan awal mula episode kasus DPID yang menyeret dirinya hingga ke kursi pesakitan.