Menjadi pekerja swasta sekarang ini bukan berarti tak punya jaminan hari tua. BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan skema dana pensiun seperti layaknya PNS.

BPJS Ketenagakerjaan akan menjalankan program pensiun pekerja mulai 1 Juli 2015. Besaran iuran yang harus disetor masih digodok.

Menaker Hanif Dhakiri dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, pagi ini dipanggil oleh Presiden Jokowi. Keduanya diminta untuk menjelaskan persiapan jelang operasional 1 Juli 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menghadiri peresmian rumah sakit milik Yayasan Buddha Tzu Chi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Tiga kartu sakti pemerintahan Jokowi-JK terus dibagi rata ke pelosok nusantara. Kali ini giliran warga di Kalimantan Barat yang mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)‎.

Uang pensiun tersebut, nantinya akan diterima sampai dengan istri dan anak dari pekerja tersebut. Waktu periode anak yang menerima adalah sampai dengan usia produktif.

Pemerintah dan kalangan dunia usaha belum mencapai kata sepakat untuk penetapan porsi iuran jaminan pensiun pekerja, yang rencananya berlaku mulai 1 Juli 2015.

Belum semua rumah sakit di Indonesia menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Selama ini, pengusaha belum seluruhnya mengikuti jaminan kesehatan nasional atau yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pengusaha meminta iuran jaminan pensiun hanya 1,5%, pasalnya bila sesuai usulan Kemenaker 8% dinilai memberatkan pengusaha dan pekerja.