Siang ini, Fraksi Partai Golkar akan menentukan sikap atas hak angket skandal Bank Century yang menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.

"Saya dua kali dituntut di PN Selatan dan menang. Yang saya sidik itu Bank Century, masyarakat tidak perlu mengaitkan dengan Bibit dan Chandra. Kapolri sudah jelaskan tidak ada balas dendam, tidak ada upaya menggembosi (KPK)," kata Susno.

Menkeu Sri Mulyani membantah telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait hak angket Bank Century (sekarang Bank Mutiara). Sayangnya menteri mantan direktur IMF ini tidak mau menjelaskan lebih lanjut bantahannya itu. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk transparan dalam kasus Bank Century (sekarang Bank Mutiara).

Menkeu Sri Mulyani tak habis pikir dengan sikap beberapa segelintir elit DPR yang akan memproses kasus Bank Century dalam ranah politik dengan menariknya ke hak angket kasus bailout Bank Century.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) menghargai sikap penggagas usul hak angket Bank Century sebagai bagian dari hak anggota DPR. Namun, FPPP meminta pengajuan angket menunggu audit BPK dulu.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai hak angket adalah cara paling optimal untuk megurai skandal Bank Century. Hak angket memungkinkan penyelidikan yang mendalam.

Untuk mengatasi gerakan hak angket Bank Century, pemerintah lewat Sri Mulyani melakukan pendekatan khusus kepada Golkar. Beredar kabar Sri Mulyani melakukan pertemuan 4 mata dengan kepada ketua umum Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie.

Meski surat usulan hak angket Century dibacakan dalam sidang paripurna DPR, pihak inisiator tidak puas. Mereka mengancam menggulirkan mosi tidak percaya pada Ketua DPR.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin akhirnya ikut menandatangani usulan hak angket skandal Bank Century. Lukman memandang hak angket ini diperlukan untuk mengusut skandal Bank Century tanpa semangat impeachment.