Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPR telah menyelesaikan pembahasan soal mekanisme pemilihan paket pimpinan DPR. Lima orang pimpinan DPR harus berasal dari fraksi partai yang berbeda.

Sejumlah politikus anggota Koalisi Merah Putih di DPR mengadakan rapat di ruang Fraksi PKS. M‎ereka membahas RUU Pilkada dan Pansus Tata Tertib (Tatib) yang berproses di DPR.

Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPR telah membahas soal mekanisme pencalonan paket pimpinan DPR yang berisi lima orang. Aturannya, lima orang calon pimpinan DPR tersebut harus dari fraksi yang berbeda satu sama lain.‎

Kubu pertama adalah parpol koalisi pendukung Jokowi-JK yang ingin mempertahankan pilkada langsung. Kubu kedua adalah parpol koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta yang ingin mengembalikan pilkada lewat DPRD. Kubu mana lebih kuat?

Fraksi partai politik dari koalisi merah putih kompak mendorong Pilkada lewat DPRD untuk penghematan biaya. Namun pendukung Jokowi-JK memandang penghematan bisa dilakukan lewat Pilkada serentak.

Pembahasan RUU Pilkada memunculkan polemik soal pilkada langsung atau tak langsung alias lewat DPRD. Berikut adalah peta perkubuan teranyar yang dihasilkan lewat rapat.

Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada masih terus digodok di DPR. Mayoritas fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD.

Pemerintah menyoroti perubahan sikap fraksi parpol koalisi Merah Putih yang sebelum Pilpres 2014 mendukung Pilkada langsung, namun kini berbalik mendorong pengembalian pilkada ke DPRD. Pemerintah berharap DPR tetap mendukung pilkada langsung.

Panja RUU Pilkada di DPR membahas sistem paket Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah ‎dalam Pilkada. Mayoritas fraksi setuju kepala daerah dan wakilnya tidak dipilih dalam satu paket.

LSM-LSM pemerhati‎ Pemilu dan demokrasi yang rapat audiensi dengan Panja RUU Pilkada menyatakan sikap menolak Pilkada tak langsung lewat DPRD.