Presiden Jokowi diingatkan akan bahaya pemakzulan. Dengan melantik Komjen Budi Gunawan, oposisi akan memanfaatkannya sebagai langkah awal menurunkan Jokowi. 

Pasca ditetapkannya status tersangka dugaan korupsi oleh KPK, gelombang penolakan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan untuk jadi Kapolri kian deras. Persetujuan dari DPR hari ini pun rupanya tak mampu meredam suara penolakan masyarakat.

Ketua DPR Setya Novanto berpendapat proses persetujuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri sudah melalui mekanisme yang panjang. Kini DPR menyerahkan kelanjutan nasib Komjen Budi ke Presiden Jokowi.

Soal calon Kapolri, Presiden Joko Widodo menunggu hasil rapat Paripurna DPR hari ini sebelum mengambil keputusan. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana langkah tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk lempar tanggung jawab antara Presiden dan DPR.

Presiden Joko Widodo memilih untuk menunggu hasil paripurna DPR sebelum mengambil langkah soal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Langkah tersebut sangat disayangkan.

Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal yang juga politisi NasDem mengutuk pelaku penyebar foto palsu Ketua KPK Abraham Samad dengan putri Indonesia Elvira. Tindakan pelaku dinilai sangat keji.

Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sudah merampungkan fit and proper test di DPR. Budi pun menyerahkan keputusan selanjutnya ke Presiden Jokowi, apakah dia dilantik atau tidak sebagai Kapolri. 

Komjen Budi Gunawan masih bertanya-tanya soal penetapan dirinya menjadi tersangka. Budi merasa heran, mengapa penetapan tersangka itu datang tiba-tiba menjelang fit and proper test dirinya sebagai Kapolri.

Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test sebagai calon Kapolri di DPR dengan status tersangka. Budi tak sendiri, Polri menyertakan dua jenderalnya menemani.

Komisi III DPR tetap melajutkan proses fit and proper tes calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Padahal Budi sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.