Tak ada tandatangan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dalam undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PD. Rupanya Anas tak lagi berwenang meneken undangan Rapimnas.

Undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PD yang tak diteken Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dipermasalahkan oleh kalangan DPC PD. Memangnya seperti apa isi surat undangan tersebut?

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PD yang digelar 17 Februari 2013 di Hotel Sahid, Jakarta, diprediksi panas. Undangan Rapimnas saja tak diteken Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Ada apa?

Rapimnas Partai Demokrat (PD) 17 Februari mendatang diprediksi cukup panas. Namun Ketua Umum PD Anas Urbaningrum yakin sekali Rapimnas tak mengagendakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan posisinya.

Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tak ada saat Ketua Umum Anas Urbaningrum dan jajaran DPP PD meneken pakta integritas. Rupanya Ibas sudah lebih dulu meneken 10 poin pakta integritas yang digagas Majelis Tinggi PD tersebut.

Sejumlah pimpinan PD meneken pakta integritas yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Anas urbaningrum. Pada saat menggoreskan penanya di atas kertas, Anas sempat berseloroh soal momen penandatanganan ini yang kebetulan berbarengan dengan hari valentine.

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menandatangani pakta integritas bersama jajaran pengurus DPP PD. Anas juga menuturkan seluruh jajaran DPD dan DPC PD akan meneken 10 poin pakta integritas.

Di tengah prahara yang melanda Partai Demokrat (PD), secara mengejutkan Sekjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mundur dari DPR. Apa rencana Ibas? Benarkah Ibas disiapkan sebagai Ketua Umum PD menggantikan Anas Urbaningrum?

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum absen dalam pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai, SBY bersama 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia, di Puri Cikeas, Bogor. Di Cikeas, 33 ketua DPD menandatangani pakta integritas.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY menggelar pertemuan dengan 33 Ketua DPD Demokrat se-Indonesia. Pertemuan ini menindaklanjuti ketetapan majelis tinggi terkait upaya penyelamatan partai.