DPR telah mengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR setelah melalui rapat paripurna nan panas. Pengesahan Peraturan DPR ini jadi kemenangan yang kedua untuk Koalisi Merah Putih.

Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyerahkan urusan penentuan RUU Pilkada ke DPR. Ical yakin DPR akan memutuskan sistem Pilkada yang baik bagi sistem demokrasi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membeberkan sisi gelap pemilihan kepala daerah. Namun mantan pendukung Prabowo-Hatta itu tidak menjelaskan dirinya mendukung pilkada langsung atau lewat DPRD.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belum bersikap resmi terkait polemik RUU Pilkada. Sikap SBY masih misterius.

Tak sedikit masyarakat yang menolak kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Namun yang membela hal itu menilai negara akan hemat miliaran rupiah dari tiap daerahnya. 

Entah apa yang ada dibenak sebagian anggota DPR-RI periode 2004 – 2014 yang mengusulkan agar Pilkada dikembalikan kepada DPRD. Tak ada hujan tak ada angin, usulan ini tiba-tiba menyeruak ke permukaan hingga membuat jagat perpolitikan nasional kembali menghangat.

DPR ternyata menyiapkan 2 draft RUU Pilkada. Perbedaan mencolok di dua draft itu adalah soal mekanisme pemilihan. Berikut perbedaan aturan soal mekanisme pemilihan yang ada di dua draft tersebut:

Pembahasan RUU Pilkada di DPR menuai kontroversi, utamanya soal mekanisme pemilihan kepala daerah, langsung atau lewat DPRD. DPR menyiapkan dua draft RUU Pilkada soal mekanisme pemilihan ini.

Partai Gerindra tak hadir dalam rapat Koalisi Merah Putih di Ruang Fraksi PKS di DPR. Ternyata, ini karena perwakilan Gerindra nyasar ke Kantor DPP PKS.

‎Panitia Khusus RUU Pemerintahan Daerah (Pansus RUU Pemda) merancang syarat tak diperbolehkannya Kepala Daerah merangkap jabatan sekaligus sebagai ketua partai politik. Namun PDIP menolak syarat ini.