16 WNI yang diduga hendak bergabung dengan kelompok ISIS, ditahan pihak keamanan Turki saat melintasi perbatasan Turki-Suriah. Pemerintah saat ini masih mengkaji payung hukum terbaik untuk menindak tegas warga negara yang bergabung dengan ISIS.

Pasca reses, DPR akan menggelar paripurna pembukaan sidang ketiga tahun 2014-2015 pada Senin (23/3). Dua agenda penting yang dibacakan dalam paripurna nanti adalah surat Presiden Jokowi terkait calon kapolri serta Perppu Plt Pimpinan KPK.

Pemerintah menggagas mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengatur WNI yang terlibat dalam gerakan ISIS. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana meminta pemerintah mengurungkan niatnya itu.

Pemerintah mengaku kesulitan mencegah WNI yang hendak pergi ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Salah satu cara menahan kepergian mereka adalah saat transit di Turki dan hendak menuju ke Suriah.

Bawaslu menemui KY untuk mengawasi kasus sengketa pilkada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Bawaslu menganggap PT TUN akan kebanjiran perkara pascapilkada serentak nanti.

Polri mengaku mengalami kesulitan untuk menindak mereka yang bergabung di ISIS. Polri berharap perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk hal tersebut.

16 WNI ditahan otoritas Turki karena menyeberang ke Suriah, diduga hendak bergabung dengan militan ISIS. Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi pencabutan kewarganegaraan jika bergabung dengan ISIS.

Pemerintah menyoroti persebaran paham radikal seperti ISIS agar tak menyebar luas di Indonesia. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno pun telah melakukan rapat dengan Menkominfo Rudiantara untuk menangkal persebaran paham ISIS melalui internet.

Kasus rembesan gula impor ke pasar tradisional menyita perhatian banyak pihak, salah satunya petani. Importir gula nakal bisa dihukum mati layaknya pengerdar narkoba.

Menkum HAM Yasonna Laoly 'meminta' Presiden Jokowi menerbitkan Perpres terkait pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono. Kubu Agung sebenarnya bingung juga dengan permintaan itu.