Munculnya berita di Australia yang menyebut Presiden SBY pernah menyalahgunakan kewenangannya, bertepatan dengan kunjungan kerja Wapres Boediono di sana. Tapi kecil peluang 'kebetulan' itu merupakan hasil aksi konspirasi.

Presiden SBY dalam pidatonya meminta dirinya tidak didikte soal reshuffle kabinet yang menjadi hak prerogatifnya. PKS pun menudingpihak yang mendikte SBY salah satunya berasal dari Demokrat. 

Kisruh internal Setgab Koalisi tidak lepas dari perang pernyataan para politisi partai politik anggotanya. Agar tidak lagi simpang siur dan  disesuaikan agenda parpol terkait, sebaiknya Setgab Koalisi menunjuk juru bicara resmi.

Agar koalisi pemerintahan bisa kembali efektif, kontrak politik koalisi diminta untuk dirumuskan ulang. Perumusan ulang ini untuk mengatur lebih jelas batasan koalisi serta konsekuensinya, agar aturan tidak bersifat normatif saja.

Toleransi parpol lain anggota Setgab Koalisi terhadap PKS dan Golkar sudah semakin menipis. Akan lebih baik bila PKS dan Golkar mengambil peran baru di luar pemerintahan.

Selain sanksi bagi Golkar dan PKS, penataan ulang Setgab Koalisi berbuntut penggantian Ketua Harian Setgab Koalisi. Agar manuver mbalelo partai politik koalisi tak terulang, apa kriteria calon pengisi posisi yang kini dijabat Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie itu?

Partai mitra koalisi menyambut baik pidato Presiden SBY mengenai masa depan Setgab Koalisi. Sudah seharusnya ada sanksi kepada anggota koalisi yang melanggar kesepakatan dan tata etika demi soliditas koalisi.

"Gagasan perlunya UU Koalisi menarik untuk dikaji kembali secara bersama," usul Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, mengenai solusi bagi Setgab Koalisi yang tak lepas dirundung gejolak internal.

PD mendesak PKS dan Golkar menarik menterinya di kabinet pasca perbedaan pendapat terkait angket mafia pajak. Namun Golkar dan PKS mengabaikan desakan yang juga muncul dari sejumlah partai koalisi ini.

"Justru ini momentum untuk konsolidasi total koalisi. Lebih baik ramping tapi solid dan berotot dari pada tambun tapi penuh penyakit," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, mengenai nasib koalisi pasca sikap mbalelo PKS dan Golkar.