Panja Mafia pemilu terus menelusuri kasus surat palsu MK. Panja kembali menghadirkan staf MK yang diduga terkait pemalsuan dokumen MK menyangkut pemilu legislatif 2009.

Komisi I DPR berencana mengetok palu RUU Intelijen hari ini. Selanjutnya RUU Intelijen akan dibawa ke Badan Legislasi sebelum dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU Intelijen yang baru.

Komisi V DPR yang membidangi transportasi membentuk Panja Transportasi Nasional karena seringnya terjadi kecelakaan. Panja akan segera memanggil Menteri Perhubungan Freedy Numbery terkait seringnya terjadi kecelakaan transportasi.

BIN tidak memiliki kewenangan menangkap target yang dicurigai. Namun melalui koordinasi dengan polisi, penangkapan bisa dilakukan. Keduanya diyakini akan bisa bekerja sama tanpa ada rebutan panggung.

Pemerintah masih optimis proses untuk pengesahan RAPBN 2012 di DPR akan selesai akhir Oktober 2011. Aksi mogok Banggar DPR sejauh ini belum sampai pada tahap mengganggu terpenuhinya jadwal itu.

Pemerintah meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR berhenti mogok bahas RAPBN 2012. Karena RAPBN 2012 ini harus dirampungkan paling lambat pada Oktober 2011 ini.

Calon Hakim Agung Gayus Lumbuun menegaskan dirinya siap mundur jika tidak cakap menjadi hakim agung. Itu dijawabnya setelah salah satu anggota Komisi III mempertanyakan kesiapannya menjadi hakim agung jika terpilih nanti.

RUU Intelijen akan diselesaikan sesuai jadwal. Komisi I DPR mengklaim penyelesaian RUU itu tidak terkait dengan kasus-kasus terorisme yang belum lama mencuat dengan meledaknya bom bunuh diri Solo.

Usai rapat antara BIN dan Komisi I DPR, keduanya sepakat BIN dilengkapi kewenangan menyadap. Selanjutnya, UU Penyadapan harus dilahirkan sebagai koridor.

Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan intelijen dibolehkan melakukan penyadapan namun harus bersama aparat penegak hukum lain. Intelijen dilarang melakukan penyadapan sendiri.