Partai mitra koalisi menyambut baik pidato Presiden SBY mengenai masa depan Setgab Koalisi. Sudah seharusnya ada sanksi kepada anggota koalisi yang melanggar kesepakatan dan tata etika demi soliditas koalisi.

"Gagasan perlunya UU Koalisi menarik untuk dikaji kembali secara bersama," usul Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, mengenai solusi bagi Setgab Koalisi yang tak lepas dirundung gejolak internal.

PD mendesak PKS dan Golkar menarik menterinya di kabinet pasca perbedaan pendapat terkait angket mafia pajak. Namun Golkar dan PKS mengabaikan desakan yang juga muncul dari sejumlah partai koalisi ini.

"Justru ini momentum untuk konsolidasi total koalisi. Lebih baik ramping tapi solid dan berotot dari pada tambun tapi penuh penyakit," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, mengenai nasib koalisi pasca sikap mbalelo PKS dan Golkar.

"Mungundurkan diri jauh lebih jantan dan elegan," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, mengenai wacana mendepak PKS dan Golkar dari koalisi pemerintahan pasca voting angket mafia pajak.

Politisi PDIP Arya Bima salah ucap. Maksud hati berucap Gayus Tambunan, namun dia malah mengucap Gayus Lumbuun. Suasana riuh pun langsung terjadi dalam rapat paripurna di DPR.

Satu hari menjelang voting hak angket DPR untuk mafia pajak, PAN menegaskan kembali sikap politiknya. Mereka mendukung pengungkapan secara tuntas kasus isu mafia pajak melalui proses hukum, bukan melalui mekanisme politik di DPR.

Partai Golkar berubah pandangan terhadap wacana konfederasi parpol sebagai peserta Pemilu 2011. Setelah menolaknya saat membahas RUU Parpol, kini mereka mendorong agar masuk UU Pemilu dan Pilpres.

Jajaran internal PAN sangat siap menjalani proses verifikasi partai bakal kontestan Pemilu 2014. Namun tidak dalam bentuk konfederasi partai sebagaimana yang sudah PAN upayakan selama ini.

UU Parpol yang baru disahkan baru-baru ini dinilai membuat masyarakat kesulitan mendirikan partai politik. Bahkan masyarakat dapat menjadi frustrasi karena aspirasinya tidak bisa ditampung.