Pemerintah tidak memberikan opini sama sekali mengenai redenominasi rupiah yang menjadi fokus BI di bawah kepemimpinan Darmin Nasution. Bahkan pemerintah masih enggan membahas hal ini.

Kementerian Keuangan akan melepaskan salah satu 'anaknya' yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk.

Menkeu Agus Martowardojo meminta dukungan bankir soal rencana pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini akan memperbaiki lemahnya pengawasan bank seperti pada kasus Bank Century.

Pemerintah menyiapkan anggaran cadangan risiko fiskal sebesar Rp 3,5 triliun untuk menutup defisit jika target pertumbuhan ekonomi 6,3% pada 2011 tidak tercapai.

Rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% pada 2011 jangan dianggap negatif. Pasalnya, penyesuaian tarif ini digunakan untuk membangun negara sehingga ke depannya, Indonesia tak lagi hidup dengan subsidi.

DPR RI akhirnya menyetujui melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) di Komisi XI.

Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono mengajukan proposal perdamaian kepada Majelis Hakim PN Jakpus. Terkait sidang gugatan Rp 1 oleh warga negara soal kelalaian menyelenggarakan program jaminan sosial.

Asumsi pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2011 sebesar 6,3-6,4% masih berpotensi berubah. Angkanya diperkirakan bisa lebih tinggi.

Untuk mengejar target dana kebutuhan infrastruktur Rp 1.400 triliun, pemerintah memangkas alur birokrasi untuk mempermudah investor masuk.

Menperin MS Hidayat mengaku belum diajak berdiskusi mengenai kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh Menkeu Agus Martowardojo. Penyesuaian TDL 15% awal tahun depan baru sekadar asumsi saja.