Maraknya pemberitaan tentang Jack Lord, sarjana cum laude lulusan Universita Riau yang menjadi tukang pel, membuat gerah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau. Institusi yang berada di bawah Mendiknas ini mulai melakukan intimidasi terhadap Jack Lord.

Alumni Unri meminta Kementerian PAN mengevaluasi kembali posisi kerja Jack Lord PNS golongan III A sebagai tukang pel lantai untuk dievaluasi kembali. Kemungkinan besar ada sistem yang salah di tempat kerja Jack Lord.

Jack Lord adalah PNS golongan III A yang menjadi tukang sapu. Padahal dia sarjana cum laude dari Universitas Riau (Unri). Banyak yang usul agar Jack cari pekerjaan baru. Tapi dia memilih bertahan.

Inilah kisah pedih Jack Lord, sarjana cum laude yang menjadi tukang sapu dan pel di Pekanbaru. PNS golongan III A ini tidak jarang, harus membersihkan kotoran anjing yang lengket di lantai.

Jack Lord, sarjana cum laude lulusan Universitas Riau (Unri), menjadi PNS golongan III A yang hanya bekerja menyapu dan mengepel lantai. Dia pernah dua kali menjadi PNS teladan. Namun prestasi itu belum mampu mendongkrak nasibnya.

Jack Lord, sarjana cum laude yang menjadi tukang sapu dan pel, mencoba mengadukan nasibnya ke Ditjen PMPTK Kemendiknas. Ditjen meminta penugasan Jack Lord sebagai tukang sapu dievaluasi. Namun sayang, atasan Jack Lord mengabaikannya.

Jack Lord sudah 8 tahun menjadi tukang sapu di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau di bawah naungan Kemendiknas. Namun sarjana lulusan terbaik dari Universitas Riau (Unri) itu mengaku selalu dipersulit untuk naik pangkat.

Jack Lord, adalah PNS yang bekerja sebagai tukang sapu dan pel lantai. Ironisnya, dia adalah lulusan terbaik dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Riau (Unri). Dia pun sering curhat atas perlakuan yang dirasakan kurang adil.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pepatah Melayu ini yang dirasakan Jack Lord, PNS di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau. Dia lulus dengan status cum laude di Universitas Riau (Unri), namun kini tugasnya mengepel ruangan.

Status qua konsesi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di kawasan gambut berpotensi terjadi illegal logging. Diperkirakan kerugian negara bisa mencapai Rp 100 miliar lebih.