Tim Prabowo-Hatta kecewa dengan putusan sengketa Pilpres 2014 di MK. Selain itu, mereka juga mempertanyakan putusan yang diketok hakim konstitusi Hamdan Zoelva Cs.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan 14 putusan dalam sidang kode etik hari ini. Tidak melulu putusan yang dibacakan berisi teguran dan sanksi, ada juga pujian dan apresiasi.

Setelah dimusyawarahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan tindakan KPU yang memperbolehkan pemilih menggunakan hak suaranya dengan kartu identitas tidak menyalahi undang-undang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan 14 putusan terkait aduan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Sebagian besar perkara yang diadukan Tim Prabowo-Hatta ditolak majelis dalam persidangan.

Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan 7 komisioner KPU daerah. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa putusan suatu bentuk edukasi.

Mereka yang dipecat adalah Ketua KPU Kabupaten Serang Lutfi dan anggotanya Adnan Hansin. Pemecatan berawal karena Adnan menerima suap dari DPC Gerindra untuk memuluskan pencalegan.

KPU segera membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pembukaan kotak suara. Hal ini diperingatkan oleh majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tim Prabowo-Hatta memperkarakan pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU selama sidang kode etik berlangsung. Menurut mereka, tindakan KPU telah melanggar kode etik. Apa hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)?

Majelis sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan 14 putusan terkait aduan pelanggaran kode etik untuk KPU dan Bawaslu/Panwaslu. Sebanyak 9 orang, yaitu ketua dan anggota KPU daerah diberhentikan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran saat meloloskan surat izin Joko Widodo sebagai capres.