detikNews
Pakar Minta MA Bersabar Merekrut Hakim Baru hingga RUU JH Disahkan
Berdasarkan UUD 1945, MA bukanlah lembaga yang dirancang merekrut hakim.
Rabu, 14 Jun 2017 19:05 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Pansus Ingin Periksa Rekaman Miryam, Mahfud MD: Pentingnya Apa?
Mahfud MD menyebut materi pembukaan rekaman Miryam S Haryani yang diajukan DPR untuk hak angket KPK salah. Menurutnya, hal ini tidaklah penting.
Rabu, 14 Jun 2017 17:46 WIB
detikNews
Akademisi Hukum Tata Negara Kirim Petisi KPK Tolak Hak Angket
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memberi dukungan KPK untuk menolak hak angket.
Rabu, 14 Jun 2017 17:21 WIB
detikNews
110 Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket DPR Modus Serang KPK
Sebanyak 110 pakar hukum tata negara mengkritisi penggunaan hak angket KPK oleh DPR. Mereka menilai angket DPR itu untuk menyerang KPK.
Rabu, 14 Jun 2017 12:23 WIB
detikNews
Perludem: Penambahan Anggota DPR Perbesar Potensi Korupsi
Penambahan jumlah kursi berdasarkan penambahan jumlah penduduk bukanlah sebuah keputusan yang bijak.
Senin, 29 Mei 2017 16:41 WIB
detikNews
Ini 6 Alasan Pakar Hukum Dukung Shared Responsibility MA-KY
Konsep shared responsibility sudah lazim diterapkan di berbagai negara dan KY bukanlah Departemen Kehakiman.
Jumat, 26 Mei 2017 14:03 WIB
detikNews
Pakar: Keterlibatan KY dalam Manajemen Jabatan Hakim adalah Sah
"Keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah sah dan legitimate menurut konstitusi," ujar Oce Madril.
Jumat, 26 Mei 2017 09:06 WIB
detikNews
Selalu Ada Modus Baru Korupsi, Harus Ada Strategi Pencegahan
Pelaku tindak pidana korupsi selalu memiliki modus baru dalam aksinya. Meski demikian, perang terhadap korupsi tidak boleh padam.
Rabu, 10 Mei 2017 18:59 WIB
detikNews
Darurat Integritas Hakim, RUU JH Solusi Wujudkan Marwah Pengadilan
'Ironisme' yang mendalam melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa kesejatian keadilan bagi masyarakat.
Rabu, 10 Mei 2017 14:40 WIB
detikNews
ICW: Share Responsibility MA-KY Gagasan Universal di Berbagai Negara
ICW menyatakan gagasan pembagian share responsibility lazim diterapkan di berbagai negara antara MA-KY. Saat ini, Indonesia hanya menganut sistem satu atap MA.
Rabu, 10 Mei 2017 12:01 WIB