Menkum Amir Syamsuddin menepis tudingan bahwa pemberian remisi bagi napi korupsi, termasuk juga napi narkoba, dan terorisme sebagai bentuk kompromi pemerintah.

Langkah Menkum HAM Amir Syamsuddin menerbitkan surat edaran tentang remisi dikritik. Amir menegaskan kebijakan tersebut ditempuh untuk memberikan hak terhadap napi narkoba, bukan koruptor.

Menkum HAM Amir Syamsuddin hanya menerbitkan surat edaran tentang PP 99/2012. Amir mempertegas bahwa PP 99/2012 tidak berlaku surut, tanpa mencabut PP yang belakangan kontroversial ini.

Wakil Ketua DPR Pramono menyayangkan Menkum HAM Amir Syamsuddin menerbitkan surat edaran tentang pemberian remisi bagi narapidana terkait PP 99/2012. Menurut Pramono, aturan tersebut justru melemahkan aturan remisi koruptor yang sudah ketat.

Dari total 218 tahanan yang melarikan diri, hingga kini baru 99 orang yang telah kembali, dengan perincian 78 orang ditangkap Polri, dan 21 tahanan lainnya menyerahkan diri ke LP Tanjung Gusta. Upaya penangkapan melalui cara persuasif tetap dilakukan kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

“Mungkin bagi yang terkena tindak pidana korupsi, PP itu tidak baik.”

Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana terkait PP 99/2012. Surat itu menyatakan napi pelaku terorisme, koruptor dan narkoba bisa mendapat remisi pada lebaran tahun ini.

PP 99/2012 akhirnya diberi aturan pelaksana. Tapi disayangkan, justru koruptor tertentu, yakni yang kasusnya inkracht atau sudah berkekuatan hukum tetap sebelum November 2012 tetap mendapat remisi.

Pemerintah jangan lembek pada napi korupsi, teroris, dan narkoba. Mereka telah melakukan kejahatan luar biasa. Nah, jangan karena rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan kemudian mereka mendapatkan remisi.

Kemenkum HAM menerbitkan Surat Edaran bagi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM tentang pemberian remisi bagi narapidana. Surat yang dibuat tanggal 12 Juli itu merupakan penjelasan atas PP Nomor 99 tahun 2012.