Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Rabu (24/9), meminta lembaga-lembaga federal untuk menyiapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran para pegawainya.
Pemkot Mataram memastikan 528 pegawai non-ASN tetap bekerja hingga 2026, meski gaji mereka tidak setara PNS. Wali Kota berharap mereka memahami keuangan daerah.
Kantor Manajemen dan Anggaran AS memperingatkan PHK massal pegawai jika shutdown terjadi. Anggaran pemerintah harus disetujui untuk menghindari pemangkasan.
detikcom membantu memudahkan pencarian lowongan kerja sekaligus memfasilitasi perusahaan atau lembaga yang membuka lowongan melalui program Cari(in) Kerja!
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada 30 September 2025.
"Kita rapat dengan Satgas PHK Pemprov. Besok kita undang kuratornya, lawyer-nya, kita undang desk tenaga kerja Polda Jateng untuk rapat bersama," tegas Luthfi.