Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan 8-10 nama calon menteri kepada capres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, hingga kini belum ada kepastian berapa jatah menteri yang diberikan kepada PKS.

PKS menilai ada persoalan hukum yang harus diklarifikasi terkait putusan MA soal pembatalan penghitungan kursi tahap dua oleh KPU. Putusan MA tidak bisa serta merta mengubah putusan KPU.

Salah satu parpol yang sudah mengajukan nama-nama untuk dijadikan menteri dalam kabinet baru Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Partai Keadilan Sejaktera (PKS). Namun hal itu dibantah keras oleh Partai Demokrat (PD).

Peluang bagi Partai Golkar bergabung dalam koalisi parpol mendukung SBY-Boediono memang terbuka. Tapi jangan sampai  menganggu kesepakatan awal 24 parpol.

PKS telah menyiapkan 8 nama yang akan diajukan untuk masuk kabinet baru SBY. Jumlah yang diajukan itu merupakan kontrak politik antara PKS dan SBY.

Setidaknya ada 243 nama yang terdaftar dalam susunan struktur jurkamnas pasangan SBY-Beodiono. Semua jajaran elite partai baik yang menjabat menteri atau pimpinan lembaga tinggi negara masuk dalam struktur ini kecuali elite PKS, Hidayat Nur Wahid. Ada apa?

PKS belum bisa menerima Boediono lantaran merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan mengenai cawapres pendamping SBY itu. PKS meminta SBY  memperbaiki komunikasi dengan partai anggota koalisi.

PKS meradang gara-gara tidak dilibatkan dalam pembahasan cawapres pedamping SBY. PKS ingin SBY menerapkan kebersamaan dengan partai anggota koalisi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mau koalisi yang dibangunnya dengan Partai Demokrat (PD) disamakan dengan perusahaan pribadi. Dalam perusahaan pribadi, peserta koalisi hanya dijadikan sebagai pekerja.

PKS mengaku belum memutuskan untuk keluar atau tidak dalam parpol anggota koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka masih menimbang hingga detik terakhir.