Harapan untuk duduk bersama membahas evaluasi Raperda APBD 2015 antara Banggar DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) hari ini pupus. Baru saja dibuka, rapat kembali ditunda.

"Nggak lah (deadlock). Harus kelar tanggal 23 Maret 2015," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Badan Anggaran DPRD DKI langsung menggelar rapat internal tertutup usai menunda rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI‎ soal APBD DKI 2015.

Pemprov yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD DKI batal duduk bersama membahas evaluasi Raperda tentang hasil evaluasi Kemendagri terkait APBD 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak habis pikir dengan alasan penundaan rapat evaluasi APBD 2015 bersama Banggar DPRD hari ini. Ahok menyebut dewan sengaja mengulur waktu karena menginginkan deadlock.

"Itu salah pengertian," kata anggota DPRD dari Partai Gerindra Prabowo Sunirman usai rapat di Gedung DPRD DKI‎, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Rapat antara DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi ‎DKI yang membahas soal evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD 2015, ditunda. Rencananya baru besok rapat akan dilanjutkan.‎

Tahun ini Pemprov DKI mengalokasikan dana untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 14.580.984.319.718. Menurun dibanding 2014 lalu yang mencapai Rp 16.424.402.145.303. 

Badan Anggaran DPRD DKI memutuskan menunda rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI yang membahas soal evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2015.

Dewan meminta SKPD hasil print out RAPBD 2015 versi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) setebal 6.600 halaman untuk dibawa.