Tindakan Polri yang memanggil media massa terkait pelaporan Anggodo menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satunya, ada upaya pembusukan dari internal Polri untuk melakukan kriminalisasi pers.

Sejumlah anggota Polri, 2 di antaranya mantan penyidik KPK, berbicara soal berbagai hal terkait kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Tindakan mereka dinilai bisa memperkeruh suasana. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) didesak mengambil tindakan tegas.

Spanduk bertuliskan 'Kami Anggota Korps Brimob Polri Bangga Jadi Anak Buah Jenderal' yang dipampang saat perayaan HUT ke-64 Brimob menuai kritik pedas. Spanduk tersebut dinilai provokatif dan salah kaprah.

Pengakuan Wiliardi Wizar tentang rekayasan penahanan Antasari Azhar perlu diungkap. 3 Nama penyidik Polri yang disebut Wiliardi dalam persidangan harus diperiksa di persidangan untuk mengungkap kebenaran pengakuan Wiliardi.

Rekaman penyadapan yang diputar di MK kemarin menunjukkan bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Oleh karenanya, TPF atau Tim 8 Verifikasi diminta memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.

Kapolri Jenderal Bambang Danuri Hendarso (BHD) harus segera membebaskan Chandra M Hamzah dengan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukannya terkait ancaman pembunuhan.

Penahanan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah dianggap sebagai satu kasus kesewenang-wenangan polisi. Indonesian Police Watch pun meminta SBY segera memberhentikan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dari jabatannya.

Sejumlah jenderal bintang dua Polri tidak setuju dengan tindakan atasannya untuk menahan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Dua pimpinan KPK yang ditahan Polri mengusik rasa keadilan para tokoh dan pegiat antikorupsi. Mereka akan mendeklrasikan 'Indonesia Darurat Korupsi'.

Penahanan Bibit Samad Rianto dan M Chandra Hamzah diduga berkaitan dengan beredarnya rekaman kriminalisasi pimpinan KPK. Penahanan itu diduga bentuk shock therapy agar rekaman tidak dibuka ke publik.