Permintaan ini dinilai rentan korupsi, tumpang tindih dan menambah kerjaan DPR karena harus mengawasi realisasi dana tersebut di daerah.

Namun rencana ini dinilai mentah karena besar dugaan anggota DPR sendiri tak bisa merinci peruntukan dana Rp 20 miliar.

DPR mengajukan dana aspiras sebesar Rp 11,2 triliun. Alasan karena Musrembang tidak optimal dinilai tidak logis karena DPR seperti mengkritik dirinya sendiri.

Dana aspirasi ini dinilai anggota dewan sangat bermanfaat demi menyerap aspirasi pembangunan di pedesaan yang selama ini tak diakomodir pemerintah.

Dana aspirasi anggota DPR kini kembali jadi pembicaraan. Setelah sempat gagal, dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota kembali digodok melalui Panja.

Dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun dikhawatirkan menjadi ajang pencitraan anggota DPR menjelang Pemilu 2019. Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menyebut hal itu sebagai suatu konsekuensi logis.

Dana aspirasi Rp 11,2 triliun yang diajukan DPR untuk masuk ke APBN 2016 dikhawatirkan hanya jadi modus anggota untuk menarik hati pemilih lagi. Oleh sebab itu, dana aspirasi didesak untuk dibatalkan.

Wacana sejumlah fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menggulirkan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly diprediksi menjadi manuver politik panas dalam paripurna pertama nanti.

Setiap anggota DPR akan mendapatkan anggaran Rp 1,78 miliar per tahun untuk pembentukan rumah aspirasi dan honor tenaga ahli. Padahal, dasar hukum rumah aspirasi ini belum jelas dan dinilai masih lemah.

DPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,6 triliun di APBN-P 2015 dan sebanyak Rp 1 triliun ditujukan untuk pembangunan rumah aspirasi dan honor tenaga ahli. FORMAPPI mendesak agar anggaran tersebut dibatalkan karena dasar hukum rumah aspirasi lemah dan rawan menjadi pemborosan.