Setiap WNI wajib ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun untuk WNI yang di luar negeri, aturannya belum disiapkan.

Remaja sebagai investasi negara memang benar adanya. Meski demikian, remaja juga memiliki masalah kompleks yang terkait dengan penyakit, gaya hidup serta gizi yang bisa menurunkan kualitas hidup dan mempengaruhi tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Setelah menikah, pasangan pengantin baru biasanya akan memilih langsung mempunyai momongan atau menunda terlebih dulu. Jika langsung memiliki momongan, pastinya hal ini berpengaruh ke laju pertumbuhan penduduk.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan membayar semua biaya perawatan para peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk pasien yang sakit karena upaya bunuh diri.

KPK menemukan potensi masalah dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan.

Salah satu penyebab mahalnya biaya pengobatan kanker adalah kurangnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini. Sayangnya, tidak semua asuransi mau menjamin biaya untuk deteksi dini yang sebenarnya lebih murah.

Tak hanya masalah kepesertaan dan pendanaan, beberapa pasien penyakit kronis peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mengeluhkan terbatasnya pemberian obat. Jika sebelum JKN mereka bisa mendapatkan obat untuk 30 hari, kini dibatasi.

Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seharusnya peserta tak lagi mengeluarkan uang untuk berobat ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara. Lantas bagaimana jika pasien masih disuruh bayar untuk berobat?

Salah satu hal yang dikeluhkan oleh pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah permintaan iuran dari rumah sakit. Rumah sakit mengklaim hal tersebut akibat tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) yang dianggap terlalu rendah. Apa tanggapan BPJS?

Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menggunakan sistem kapitasi untuk fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Nah, per 31 Januari 2014 sudah dikucurkan dana kapitasi sebesar Rp 629 miliar. Meski begitu, BPJS tetap imbau faskes utamakan upaya promotif dan preventif.