Satu hari jelang rapat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, kubu pro pilkada langsung menyatakan telah berhasil melobi sejumlah fraksi pro pilkada via DPRD. Ada 4 fraksi yang disebut telah berhasil dilobi.‎

Dinamika dukungan di RUU Pilkada makin kencang jelang pengesahan 25 September. Dua parpol pendukung pilkada lewat DPRD, Golkar dan PPP, pecah. Akankah kubu pendukung pilkada langsung menang mudah?

PKS Anis Matta memastikan fraksinya di DPR solid mendukung pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pelaksanaan melalui DPRD. Sebanyak 57 anggota F-PKS akan hadir pada sidang paripurna 25 September lusa.

Joko Widodo sempat menyatakan PPP dan PAN bakal merapat ke kubunya. Koalisi Merah Putih menganggap pernyataan Jokowi sebagai lelucon yang berusaha menggoda kubunya.

Tanpa sorotan media, Koalisi Merah‎ Putih mengadakan rapat di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR, sore ini. Ternyata perwakilan Partai Demokrat tak menghadiri rapat.‎

Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama tentang Revisi UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).‎ Rapat yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin itu hanya dihadiri oleh 6 orang anggota DPR.

‎DPR saat ini tengah mempertaruhkan banyak agenda penting jelang akhir masa jabatan periode 2009-2014, terutama pengesahan banyak Rancangan Undang-undang (RUU).

Rapat Sidang Paripurna DPR digelar pagi hari ini dengan sejumlah agenda. Namun banyak pula anggota yang bolos saat bel rapat berbunyi.

Fraksi Partai Demokrat menyetujui pilkada langsung dengan mengajukan 10 syarat ke Panja RUU Pilkada. Panja menerima syarat tersebut, namun menolak satu syarat, yaitu soal uji publik yang bisa membatalkan pencalonan.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyindir Jokowi-JK tentang komitmen koalisi tanpa syarat mereka dan menyorot PPP yang sedang dinamis soal koalisi. Jokowi sendiri santai berbicara soal koalisi pendukungnya, termasuk soal PPP jika mau masuk ke koalisinya.