Dukungan penggunaan hak angket skandal Bank Century terus menguat. Pembentukan panitia kerja (Panja) pengusutan Bank Century pun tinggal selangkah lagi.

Kejagung tetap menyatakan tidak adanya kegiatan melawan hukum dalam bailout tersebut. Padahal BPK dalam audit awalnya melihat adanya indikasi pelanggaran pidana dalam proses penyelamatan atau bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara) sebesar Rp 6,7 triliun.

Kejaksaan Agung bersikukuh menyatakan tidak adanya kegiatan melawan hukum dalam bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, meskipun BPK menemukan adanya indikasi perbuatan pidana.

Wakil Presiden Boediono mempersilakan aparat hukum untuk melakukan langkah hukum terhadap kasus Bank Century. Kasus ini bergulir saat Boediono masih menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI).

Anggota Komisi XI DPR dari FPDI Perjuangan Maruarar Sirait meminta Presiden SBY segera mengeluarkan Perpu tentang penguatan audit Century oleh BPK. Dengan Perpu, audit investigasi BPK dapat diselesaikan lebih cepat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus Bank Century. Namun KPK masih menunggu audit dan investigasi dari BPK.

BPK siap melakukan audit terhadap masalah sengketa pajak di sejumlah BUMN. Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, BPK berhak memeriksa perpajakan BUMN karena sudah menjadi tugas rutin.

BPK akhirnya menerima laporan data aliran dana Bank Century dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), setelah sebelumnya BPK kesulitan menembus data dari PPATK.

Presiden perlu menetapkan perpu untuk mempermudah audit investigatif Bank Century yang dilakukan oleh BPK. Sebab, BPK menemui kesulitan melakukan audit lantaran terbentur UU PPATK.

TPF yang baru dibentuk Presiden kemarin diharapkan tidak hanya mampu mencari solusi atas kasus yang menimpa Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Tim harus membongkar kekisruhan KPK Vs Polri sampai ke skandal Bank Century.