Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Plt Pimpinan KPK sudah tepat.

Jaksa Agung Prasetyo menyatakan dukungannya kepada Peraturan Pemerintah Perppu tentang Pimpinan KPK agar menjadi Undang-undang. Menurut Prasetyo, Perppu tersebut merupakan suatu kebutuhan terhadap kerja pemberantasan korupsi.

Panja Komisi III kembali melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksana tugas Pimpinan KPK. Dalam rapat hari ini, Panja menghadirkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung Prasetyo.

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.

Panitia Kerja (Panja) Komisi III mulai membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2015. Dalam rapat kerja malam ini, hadir Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan Jampidsus Widyo Pramono.

Masa bakti Pimpinan KPK jilid III akan berakhir pada Desember 2015 nanti. Komisi III DPR ingin agar proses seleksi calon Pimpinan KPK yang‎ baru bisa segera dimulai dan dilantik Presiden Joko Widodo sebelum 17 Agustus 2015.‎

Me‎nteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi UU KPK. Namun demikian eksekutif dan legislatif harus memikirkan RUU KUHP terlebih dahulu.

Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengadakan pembahasan soal Perppu Pimpinan KPK. Dewan harus memutuskan soal nasib Perppu ini paling lambat sebelum penutupan masa sidang ini, yakni 25 April 2015 nanti.

Perppu soal Pimpinan KPK dibahas Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM. Perppu Nomor 1 Tahun 2015 ini akan mengatur pimpinan KPK yang masih berstatus Plt (Pelaksana tugas) agar menjadi pimpinan definitif, bila nantinya Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang akan diikuti oleh 260 kabupaten dan kota serta 9 provinsi. Untuk memastikan kelancarannya, Mendagri Tjahjo Kumolo akan mengumpulkan kepala daerah bulan depan.