Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berjanji akan membebaskan anggotanya untuk bersikap dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan pembentukan Panita Angket Bank Century. Alasannya, hak angket adalah hak individual anggota dewan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjadi motor dalam mengusung hak angket terhadap kasus skandal Bank Century. Fraksi Partai Demokrat (FPD) berharap hak angket tidaklah dipolitisasi.

Pengusul hak angket skandal Bank Century tidak akan bergantung hasil audit investigasi yang tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya, waktu penyelesaian audit oleh BPK tidak bisa dipastikan.

Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang anggotanya tidak mendukung usulan hak angket skandal Bank Century. Ketua DPR Marzuki Alie juga sempat ditantang untuk meneken usulan hak angket, namun Sekjen Partai Demokrat itu menolak.

Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan rencananya untuk menghentikan pemekaran wilaya (moratorium) selama dua sampai lima tahun. Pemerintah ingin lebih fokus pada pengembangan wilayah sambil mempersiapkan grand design pemekaran.

Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK mengenai kasus Bank Century Century akan segera dilaporkan kepada Komisi XI DPR-RI pada 20 November 2009, jika molor, maka DPR mengancam akan gunakan hak angket.

Tim 8 menilai ada keterkaitan yang kuat antara Kasus yang menimpa dua pimpinan KPK nonaktif dengan skandal Bank Century. Presiden SBY didesak untuk segera mengeluarkan Perpu tentang penguatan audit Century oleh BPK.

Tim 8 menduga ada keterkaitan yang kuat antara persoalan Bank Century dengan kasus yang menimpa Bibit dan Chandra. SBY seharusnya segera menyikapi hasil penilaian Tim 8.

Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus Bank Century akan selesai paling cepat 16 November 2009.

Hak angket DPR terkait kasus penyelamatan atau bailout Bank Century baru akan dibahas secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR paling cepat pada Januari 2010, tidak secepat yang dibayangkan.