Insiden 'lobi toilet' mencuat setelah hakim Sudrajat Dimyati bertemu anggota Komisi III di toilet di sela-sela fit and proper test calon hakim agung. Hal ini dinilai tidak etis.

Menjadi hakim agung bisa dibilang pencapaian yang ingin diraih seluruh hakim. Berbagai cara pun dilakukan agar dapat lolos dalam seleksi baik itu di DPR maupun KY. Tidak tertutup kemungkinan memakai cara negatif.

Komisi Yudisial (KY) akan menyelidiki kebenaran isu 'Lobi Toilet'. KY akan aktif mencari kebenaran dari isu itu.

Calon Hakim Agung Sudrajat Dimyati bertemu dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Bachrudin Nasori di toilet di sela-sela proses uji kepatutan dan kelaikan hakim agung. Diduga ada 'lobi' terkait dengan pemilihan calon hakim agung.

KPK siap bergerak mengusut indikasi penyuapan dalam insiden 'lobi toilet' di DPR. Namun lembaga antikorupsi ini mendorong BK DPR untuk bergerak terlebih dahulu menelusuri pelanggaran etik.

Busyro Muqoddas angkat bicara mengenai insiden lobi toilet terkait pemilihan hakim agung. Menurut Busyro, pernah ada calon hakim agung yang memiliki nilai bagus, namun kandas karena persoalan uang di DPR.

KY mengaku diminta meloloskan seorang calon hakim agung seharga Rp 1,4 miliar dan ditolak tegas. Nilai ini tiga kali lipat dibanding dengan nyogok hakim biasa sebesar Rp 525 juta.

Isu 'lobi toilet' yang melibatkan anggota Komisi III DPR RI, Bachrudin Nasori dan calon Hakim Agung, Sudrajat Dimyati telah meluas. Keduanya pun menggelar konferensi pers secara bergantian.

Isi pertemuan calon hakim agung Sudrajat Dimyati dengan Bendahara Umum PKB Bachrudin Nasori di toilet masih misterius. Namun KY tegas akan melayangkan protes jika Sudrajat diloloskan menjadi hakim agung.

Komisi Yudisial (KY) meloloskan 12 nama ke DPR untuk dipilih. Namun, Indonesia Legal Roundtable (ILR) menilai tidaklah tepat DPR mengambil peran memilih hakim agung.